Aceh Kaya Migas, Tapi Rakyatnya Sengsara

Admin wrote:

SEBUAH lembaran artikel ilmiah, tiba-tiba disodorkan seorang sahabat putra Aceh, Alumni ITB Bandung kepada saya di sebuah ‘Seminar Nasional, Aceh Pasca BRR’ yang berlangsung di Bandung, medio 2008 lalu. Seketika saya begitu terkejut, ketika melihat dan membaca isi artikel yang bertajuk,”Hipotesis Potensi Migas Aceh” tersebut. Karena, ternyata isi artikel itu memberikan sejumlah ulasan dan pandangan optimis, bahwa ‘Pasca Tsunami’, Aceh semakin memiliki potensi migas yang sangat kaya. “Benarkah, Aceh Semakin Kaya Migas Pasca Tsunami?”

Jika ditinjau dari segi analisis, artikel itu memang sangat menarik. Terlebih lagi, ditulis oleh seorang putra Aceh, yang berhasil lulus dengan nilai sangat memuaskan, pada Program Pascasarjana (S2) bidang, Petroleum Enginering Departement, University of Stavanger, Norway. Kini ia bekerja di sebuah kilang eksplorasi migas, yang dikelola oleh sebuah perusahaan migas asal Eropa. Penulis artikel yang berpandangan optimis bahwa; potensi migas Aceh masih sangat prospektif itu, bernama A. Barliansyah, M.Sc. alumni kebanggaan ITB Bandung.

Masih banyak potensi migas di Aceh?

aceh kena gempa lagi boi..
kasihan.. 7.2 sr

“Aceh dikenal sebagai salah satu daerah penghasil migas, bahkan dulu lapangan Gas Arun, Aceh Utara, termasuk ‘wilayah elite’ di dunia. Terutama, ketika Gas Alam Cair Arun, baru saja pertama sekali ditemukan. Namun bukan itu saja, hingga kini masih banyak potensi migas yang terkandung di wilayah Serambi Mekkah ini…,” tulis Barli, sapaan akrab Barliansyah.

Memang harus diakui potensi migas Aceh saat ini lebih banyak dieksplorasi pada bagian wilayah utara, dan timur Aceh. Diantaranya, termasuk wilayah Arun (Aceh Utara), dan kawasan Peureulak (Aceh Timur), yang telah berpuluh-puluh tahun dieksplorasi. Wilayah ini termasuk zona (Area 1). Namun disamping itu, terdapat zona (Area 2) di wilayah offshore Aceh bagian barat. Sampai saat ini ---baru sebagian ditemukan potensi migasnya---yaitu wilayah “Meulaboh dan sekitarnya”. Berdasarkan hipotesis Barli, yang telah pernah bekerja di lapangan eksplorasi migas di kawasan Afrika, “Wilayah laut Meulaboh dan sekitarnya (Wilayah Area 2), memiliki potensi besar yang belum dikembangkan Pemerintah Aceh. Pemerintah Aceh bekerjasama dengan Pusat, harus giat dalam pengembangan eksplorasi migas di area ini,”ujar alumni University of Stavanger, Norway tersebut.

Selanjutnya, sesuai Perjanjian Damai RI-GAM di Helsinki, pada butir 1.3.4 menyebutkan, “Aceh is entitled to retain seventy (70) percent of revenues from all current and future hydrocarbon deposits and other natural resources in the territory of Aceh as well as in the territorial sea surrounding Aceh (Aceh berhak menguasai 70 persen hasil dari semua cadangan hidrokarbon dan sumber daya alam lainnya, yang ada saat ini dan masa mendatang di wilayah Aceh, maupun laut teritorial di sekitar Aceh.”.

Menurut Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Teungku H. Hasbi Abdullah, hasil kesepakatan tersebut harus dipatuhi oleh Pemerintah Pusat. “Saat ini angka bagi hasil sumber daya alam, minyak dan gas itu harus diperjelas. Sesuai Perjanjian Damai Helsinki, Aceh berhak mendapat 70 persen, dan Pusat 30 persen. Nah, tolok ukur angka bagi hasil ini juga harus diperjelas. Dan harus disebutkan secara transparan dan jujur, darimana angka tolok ukur 70 persen bagi hasil migas itu diberikan untuk Aceh? Saya kira, dibutuhkan auditor internasional untuk menghitung angka bagi hasil migas, antara Aceh dengan Pusat secara tepat dan akurat. Agar sesuai dengan amanah MOU Helsinki.”

Jika benar hasil hipotesis dari A.Barliansyah, yang menggunakan metodologi play/lead (istilah metodologi penelitian dalam dunia perminyakan), maka hampir 98 persen dari lapangan-lapangan minyak dan gas yang ada di Aceh, memiliki area yang memiliki potensi tinggi. Hanya 2 persen lapangan gas yang berada di area dengan kategori rendah. Ini dimungkinkan, oleh karena menurut hipotesis A. Barliansyah, struktur lapisan bumi di area---dengan kategori migas rendah tersebut---tidak mengikuti pola di permukaan.

“Metode yang sama juga telah saya aplikasikan sebelumnya untuk memprediksi area potensi migas di Norwegia, dan memberikan hasil yang mengejutkan. Hampir 90 persen lapangan-lapangan yang ada di North Sea, masuk ke dalam peta potensi ---yang saya buat---dari data yang tersedia gratis dari Direktorat Perminyakan Norwegia, dimana data-data ini dapat diakses oleh publik secara bebas. Potensi ini cukup akurat untuk sedimen dengan umur cretaceous. Meskipun demikian, metode ini tak begitu akurat untuk beberapa jenis batuan sedimen, dan dibutuhkan analisis tambahan,”tegas Barli.

Dibagian akhir ulasannya, Barli berharap, “Semoga dengan adanya peta potensi migas Aceh ini, pengembangan industri migas di Aceh, dapat berkembang secara cepat. Dan dapat pula mempercepat pertumbuhan ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan Rakyat Aceh.”

‘Aceh Pasca Tsunami’, memiliki peluang dan potensi besar untuk pengembangan manajemen pengelolaan sumber daya alam ---secara efektif dan efisien. Mengingat, kini perkembangan tekonologi pertambangan, khususnya tekonologi pengeksplorasian migas sedang berkembang sangat pesat. Hal ini menguntungkan secara ekonomis. Karena mampu mengurangi biaya dan beban yang dipikul para investor, pada saat pengembangan lapangan-lapangan migas baru. Syaratnya, konsep pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan, serta ramah lingkungan, juga harus diperhatikan para investor dengan baik Dan para auditor internasional yang independen, patut dilibatkan dalam proses pengembangan dan pengelolaan bagi hasil migas antara Aceh dan Pusat secara intensif.

Sehingga amanah Perjanjian Damai RI-GAM di Helsinki, dapat dinikmati hasilnya secara nyata oleh Rakyat Aceh. Terutama sekali untuk membantu meningkatkan bantuan pembangunan ekonomi bagi Rakyat Aceh, khususnya guna untuk memberikan peningkatan pendapatan yang lebih tinggi bagi rakyat miskin. Sehingga mereka sejahtera.

Sekaligus untuk meningkatkan mutu pendidikan dan kualitas kesehatan bagi Rakyat Aceh, agar setara dengan mutu pelayanan kesehatan yang ada di sejumlah negara maju. Saya pikir ‘Pasca 4 Tahun Perjanjian Damai Helsinki’, Rakyat Aceh sudah saatnya kini menikmati hidup---dengan benar-benar damai--- lahir dan batin, aman sejahtera, di dalam suasana pembangunan yang berkeadilan dan bermartabat. Kini saatnya, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat, harus menjaga komitmen damai, dengan mensejahterakan segera Rakyat Aceh, lewat bagi hasil migas sesuai amanah Perjanjian Damai Helsinki.

Saya sangat bersedih dan sangat terharu, tatkala memperhatikan masih banyaknya pemuda Aceh yang menganggur atau hidup terlunta-lunta, sambil mengenakan kaos “MOU Helsinki”. Keharuan itu kian menyayat hati saya, tatkala saya mendengar seorang Abang Becak yang membawa saya mengelilingi Kota Sigli, Pidie, Pasca Idul Fitri 1430 Hijriah lalu, menyatakan dengan suara tersengal-sengal sambil mendayung becak.“Peudeh that kamou manteung bak mita raseuki...Sementara yum barang...sangat meuhai laju di pasai. Neubela dan neuseulamatkan segera nasib Rakyat Aceh nyou. Bek hudep dalam sengsara sabe-sabe...uro ngon malam. Adak jeut, bek tersiksa lhe,. Rakyat Aceh nyou. Semoga keadilan segera tegak di Bumo Seuramou Mekkah nyou,”ujar Ridwan, seorang Abang Becak di tengah Kota Sigli, dengan tubuh yang kian kurus dan kering itu.

Semoga wilayah Aceh yang kaya dengan kandungan migas, dan berbagai sumber daya alam lainnya, dapat memberikan nikmat kesejahteraan langsung bagi kehidupan rakyat yang menghuni kawasan yang kaya sumber daya alam ini. Tanpa dihambat atau dimanipulasi oleh berbagai praktik ketidakadilan atau praktik koruptif yang zalim.

Pengalaman buruk pengelolaan migas di sejumlah kawasan negara miskin lainnya di dunia, semoga tak terjadi lagi di Aceh. Rakyat Aceh berhak hidup sejahtera dan bermartabat. Kini wujud Indonesia yang demokratis, damai, dan berkeadilan, juga harus dapat dimunculkan Pusat---secara sejiwa dan secara riel--- dalam berbagai proses perwujudan nilai bagi hasil migas, antara Aceh dengan Pusat.

Jangan meminggirkan posisi eksekutif dan legislatif Aceh, pada saat penentuan nilai keadilan bagi hasil migas tersebut. Dan juga ‘tak elok rasanya’ ---jika harus mengorbankan masa depan dunia pendidikan di Aceh--- dengan dalih terimbas harga minyak dunia--- maka dana migas untuk Aceh diturunkan dalam jumlah yang sangat drastis oleh Pusat. Menteri Keuangan RI, Dr. Sri Mulyani Indrawati, semoga dapat memprioritas proses peningkatan mutu pendidikan bagi generasi muda Aceh, melalui mekanisme penggunaan cadangan dana migas secara signifikan dan permanen untuk dunia pendidikan Aceh. Sesuai dengan nilai skema bagi hasil migas, antara Aceh dengan Pusat (70:30). Sebagai seorang wanita karir yang tergolong tokoh paling sukses ---diantara sejumlah tokoh dunia lainnya---Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati semoga dapat memberikan sebuah kebijakan dan solusi jitu untuk tetap mempertahankan angka bagi hasil migas antara Aceh dengan pusat, dalam porsi jumlah (70:30).

Artikel hipotesis migas yang ditulis A.Barliansyah semakin pula menyadarkan Rakyat Aceh, agar dapat memacu peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sehingga kita mampu bersaing di era globalisasi ini, menghadapi berbagai tantangan zaman. Mari kita perkuat damai di Aceh, dengan patron,”Love MOU Helsinki= Love Aceh and Love Indonesia!”. Aceh Besar kemungkinan memang masih memiliki potensi migas yang sangat besar jumlahnya. Terutama di zona perairan lepas pantai atau kawasan laut teritorial wilayah Aceh. Informasi mengenai hal ini, sudah sering muncul pemberitaannya selama ini di berbagai media. Di wilayah laut Pidie misalnya, diperkirakan juga masih tersimpan sejumlah potensi migas yang bernilai ekonomis untuk dieksplorasi. Namun ironisnya--- justru selama ini yang masih sangat kabur nilai bagi-hasil migasnya, antara Aceh dengan Jakarta--- adalah dalam segi porsi bagi hasil migas yang terkandung di kawasan teritorial--- sekitar laut Aceh.

Di samping itu, di sejumlah wilayah daratan Aceh lainnya, termasuk di sekitar pantai barat-selatan, serta di sekitar wilayah laut berbagai pulau-pulau kecil, juga berpeluang besar memiliki potensi migas dan sumber daya alam lainnya dalam jumlah tinggi. Kita berharap Pemerintah Aceh dapat arif, bijaksana dan profesional menggunakan para ahli pertambangan putra Aceh secara maksimal, untuk mensurvey kandungan migas yang ada di Aceh saat ini. Disamping tetap bekerjasama dengan Pemerintah Pusat, dan para ‘Investor Internasional’ yang berwatak pro kesejahteraan bagi Rakyat Aceh

disadur dari : id.acehinstitue.org